Mainstreaming Forest Governance

Saya terlibat dalam kelompok belajar informal Forest Governance Learning Group selama tujuh tahun terakhir. Saya membantu kawan-kawan membuka wawasan berkenaan dengan dinamika politik, ekonomi dan sosial dalam pengurusan kehutanan. Tanpa keterbukaan dan belajar, saya melihat birokrat kehutanan akan tergopoh-gopoh menghadapi dinamika yang makin rumit dan makin tak menentu.

Sektor Kehutanan bukan lagi mesin keruk terbesar penghasil devisa setelah migas. Masa keemasan kehutanan telah luruh selama sepuluh tahun terakhir. Karenanya, Departemen Kehutanan hanya dijatah Rp 3 triliun untuk mengurus 70% luas daratan Indonesia yang diklaim kawasan hutan negara. Ini cara becanda ala SBY-Kalla untuk mengabaikan sektor kehutanan.

Bahkan menteri urusan kehutanan hanya menjadi jatah partai kecil. Sebuah cara pandang yang mengkhawatirkan bila urusan kehutanan tak lagi menjadi mainstream.

Lantas, bagaimana sektor kehutanan akan bertahan? Tidak ada jalan lain, para birokrat kehutanan, rimbawan kampus dan organisasi non pemerintah harus mendesak semua pihak melakuan apa yang saya sebut "mainstreaming forest governance".

Caranya? Anda bisa belajar dari kawan-kawan yang memperjuangkan keadilan gender. Mereka berjuang dari dari jalan berfikir pembangunan untuk perempuan, menjadi pembangunan oleh perempuan dan akhirnya bagaimana mereka berhasil mendorong ide "mainstreaming gender equality". Sebuah ide yang cemerlang.

Idenya, mainstreaming hanya bisa terjadi bila pada level individu terjadi perubahan mindset berkenaan dengan relasi gender(laki dan perempuan) dalam kehidupan sehari-hari (thinking, feeling dan acting). Kemudian, bagaimana mengubah aturan main dan mengembangkan arena bermain yang baru (levelling off the playing field). Tujuannya, bagaimana setiap kebijakan, peraturan dan pelaksanaan kegiatan memang benar-benar bertumpu pada prinsip governance. Dan ketiga, melakukan dengan intervensi yang bersengaja. Governance tidak bisa diserahkan kepada budi baik perseorangan, melainkan memang sebuah tindakan sengaja untuk memastikan hal itu terjadi. Semisal, zero-corruption harus menjadi landasannya atau social justice in forestry harus menjadi fondasinya.

Pada gilirannya, hutan bukan soal diskusi eksploitasi dan konservasi yang membosankan, melainkan menjadi daya hidup bagi setiap komunitas yang hidup di Indonesia.

Hari ini, kawan-kawan FGLG berkumpul membahas rencana kerja lima tahun ke depan. Selamat merancang proses belajar yang lebih baik. Bravo FGLG!